EVALUASI PENDAMPINGAN PROGRAM IMUNISASI SELAMA 6 BULAN DI KABUPATEN FAKFAK

20 April 2023

Nana Faridatul Isma

Fakfak, 06 April 2023. Tehnical Assistance Imunisasi Kabupaten Fakfak mempresentasikan hasil rapat evaluasi pendampingan Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak setelah kembalinya dari Rapat Evaluasi Pendamping Imunisasi yang dilaksanakan di Hotel Aston Niuw Manokwari pada tanggal 27 Maret 2023. pada saat presentasi dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bapak dr. Maulana K Pattiran, Bapak Kabid P2P, Bapak Husein Lie, dan Bapak Henggi Bhawono Jati selaku Kasie Surveilans dan Imunisasi. Presentasi berfokus pada data hasil pendampingan, tantangan yang dihadapi serta rekomendasi yang bisa diberikan, masukan atau saran pada saat Presentasi Evaluasi di Manokwari tidak lupa TA sampaikan.

Rapat Evaluasi Pendamping Imunisasi yang dilakukan di Hotel Aston Niuw Manokwari yang dihadiri oleh Tehnical Assistance di 9 Kabupaten dan Provinsi Papua Barat termasuk Kabupaten Fakfak telah berlangsung dengan lancar, namun masih banyak PR yang harus ditindak lanjuti sebagai upaya pencarian solusi berbagai masalah yang terjadi di lapangan untuk meningkatkan pelayanan Imunisasi yang lebih baik dan mencapai target cakupan 100% di tahun 2023.

Berdasarkan data analisa resiko LO dan DO 2022 di Kabupaten Fakfak dari 10 Puskesmas, 8 Puskesmas masuk kategori Resiko tinggi (Puskesmas Fakfak, Werba, Kokas, Kramamongga, Degen, Weri, Bomberay dan Karas sedangkan 2 Puskesmas yang masuk kategori sedang (Puskesmas Sekban dan Fakfak Tengah) hal ini menjadi perhatian yang serius untuk ditelusuri mengapa LO dan DO Di 8 Puskesmas Tersebut angkanya tinggi. Bukan hanya itu, score nilai supervisi supportif berdasarkan nilai yang diperoleh dari 8 Puskesmas hanya 1 yang berkategori Baik, yaitu Puskesmas Fakfak sedangkan 3 Puskesmas kategori sedang (Sekban, Fakfak Tengah, Werba), dan 4 Puskesmas kategori buruk (Kramamongga, Kokas, Degen dan Karas. Ini masih menjadi PR yang lumayan berat untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk meningkatkan score Supervisi supportif, minimal yang kategori kurang bisa baik, dan dari kategori buruk bisa masuk kategori kurang pada saat supervisi supportif selanjutnya. Sedangkan data IDL pada tahun 2022 ini tembus 108,9 % sedangkan cakupan HB0 Adalah 77,3% ini dibutuhkan validasi data yang akurat karena seharusnya angka IDL seimbang dengan angka HB0 Karena perhitungan IDL dimulai dari HB0-campak sebelum bayi berusia 1 tahun (11 Bulan).

Banyak hal yang didiskusikan selama presentasi berlangsung terkait data, tantangan dan rekomendasi. Tantangan pada saat pendampingan salah satunya adalah kurang kooperatifnya PJ Imunisasi saat diminta validasi data, seringnya pergantian PJ Imunisasi, ada bebarapa akses Puskesmas yang sulit dijangkau dan minimnya jaringan internet sehingga mengganggu proses pelaporan di aplikasi baik ONA, ASIK, maupun SMILE serta keterbatasan SDM dan kurangnya kefahaman PJ Imunisasi memanfaatkan teknologi di beberapa Puskesmas.

Rekomendasi yang diberikan salah satunya adalah penambahan Staff di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. “Bapak Kadis dan Bapak Kasie, “Ijin menyampaikan bahwa saya sebagai Kasie Imunisasi ini merangkap sebagai Surveilans, Pengelola Program Imunisai, dan petugas Vaksin karena untuk logistik vaksin kita belum 1 pintu, sehingga dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab saya masih berfokus pada tugas yang bersifat rutin dan urgent sehingga untuk tugas yang lain belum maksimal saya laksanakan karena jujur saya kadang kewalahan mengcover semuanya dan keberadaan pendamping imunisasi sangat membantu saya”. ungkap Bapak Kasie Surveilans dan Imunisasi Bapak Henggi.

Rekomendasi ke 2 adalah fokus pencarian sumber masalah bagi Puskemas yang LO dan DO nya tinggi, ini tentunya Dinas Kesehatan mendorong Puskesmas untuk melakukan sweeping dan screening Imunisasi rutin dan Td WUS untuk mencapai target cakupan.

Untuk rekomendasi selanjutnya adalah Memotivasi PJ Imunisasi untuk melakukan pencatatan secara langsung setelah selesai pelayanan untuk menghindari kesalahan input data dan penumpukan data, validasi data juga bisa langsung dilakukan, atau minimal 3 bulan sekali Dinkes melakukan validasi data. hal ini tentunya harus di dukung dengan adanya pelatihan/Workshop di Kabupaten minimal 1 tahun sekali secara tatap muka untuk merefresh ilmu PJ Imunisasi.

Mengenai masalah sering bergantinya PJ Imunisasi di Puskesmas nanti maka Dinas Kesehatan akan membuatkan pakta integritas untuk PJ Imunisasi yang terpilih dan akan di tanda tangani oleh Kapus dan PJ Imunisasi Puskesmas yang bersangkutan. Serta dinas Kesehatan berkomintmen akan memberikan feedback setelah Puskemas mengirim laporan. Dari semua rekomendasi ini yang paling penting juga harus menjaga hubungan baik antara PJ Imunisasi, steke holder dan lintas sektor demi kelancaran Program Imunisasi.

“saya sangat berterima kasih dengan pendamping imunisasi yang telah memaparkan data dan permasalahan yang ada di program imunisasi sehingga saya bisa tau permasalahan di program imunisasi dan kita bisa duduk untuk berdiskusi mencari solusi untuk pemecahan masalah terutama untuk SDM yang memang harus ditambahkan, jadi saya akan agendakan untuk rapat selanjutnya membahas kebutuhan SDM ini di beberapa program “ ungkap Bapak Kadis Fakfak dr Maulana Patiran.

Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mendapatkan beberapa penghargaan pada saat RAKERKES salah satunya yaitu Peringkat Pertama Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap yaitu 108%. Prestasi ini harus dipertahankan untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.