Kekosongan Alokasi Vaksin Rutin  BOPV  Menjadi Penyebab Rendahnya Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Sorong

29 October 2021

Edi Sunandar

Dari hasil pertemuan microplanning yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang didukung Unicef melalui Hakli Papua Barat  yang menghadirkan koordinator imunisasi, kepala puskesmas  se-Kota Sorong, salah satu penyebab utama tidak tercapainya target imunisasi dasar lengkap (IDL) dan desa Universal Child Immunization (UCI) adalah terjadinya putus stock vaksin imunisasi rutin di Kota Sorong. Berdasarkan pemaparan dari Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sorong bahwasanya vaksin BOPV (Bivalent Oral Polio vaccine) dari bulan Februari sampai dengan bulan oktober  terjadi kekosongan  di  Instalasi Farmasi dan Puskesmas, Vaksin IPV (Inactivated Poliovirus Vaccine)  ,Td (Toksoid difteri), DPTHBHIB (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B), MR (Measles Rubella)  juga pernah  mengalami kekosongan. Pada  awal bulan agustus Program bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) tidak dapat dikerjakan karena terjadi kekosongan vaksin MR.

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh pengelola program imunisasi menjelaskan bahwa Provinsi Papua Barat mengalami kekosongan vaksin rutin yang terdiri dari :

1. Vaksin BOPV stock out mulai dari bulan Juni-Oktober 2021, menanggapi kekosongan vaksin rutin tersebut Dinas Kesehatan Papua Barat sudah melalukan pengajuan  surat permintaan ke Subdit Imunisasi dan Biofarma 3 kali yakni bulan Juni, Agustus dan September 2021 dan sampai saat ini belum mendapatkan alokasi  dari kementrian Kesehatan.
2. Vaksin DPTHBHib yang sudah stock out di bulan September 2021 sudah membuat  surat permintaan ke Subdit Imunisasi dan Biofarma pada tanggal 27 September 2021 namun sampai sekarang vaksin tersebut belum dikirim dengan alasan kementrian kesehatan adalah Jatah alokasi vaksin Papua Barat 2021 sudah kosong.
3. Program BIAS, Alokasi Vaksin DT untuk kegiatan Program BIAS sangat kurang dan beberapa kab/kota yang ada ajukan permintaan tapi  tidak bisa dipenuhi karena stock di Gudang Provinsi Kosong sedangkan di  alokasi vaksin DT untuk Papua Barat dari kementrian Kesehatan sudah kosong.
4. Untuk Vaksin MR mengalami keterlambatan pengiriman dari pusat sehingga Jadwal Vaksinasi BIAS yg bulan Agustus tidak bisa dijalankan dengan maksimal karena vaksin MR baru dikirim di bulan September dan Oktober 2021.

Kekosongan vaksin ini sangat disayangkan oleh semua kepala puskesmas dan pengelola program imunisasi puskesmas serta dinas kesehatan kabupaten/kota  karena walaupun disibukkan dengan vaksinasi covid-19 mereka saat ini siap  mengejar kekurangan IDL di puskesmasnya masing masing namun vaksin tidak tersedia.

Disisi lain dari hasil pemetaan masalah tenaga pustu yang bertugas di kelurahan belum dimaksimalkan menjadi tenaga imunisasi yang mengetahui masalah cakupan wilayah kerjanya. Sedangkan isu kekurangan tenaga vaksinasi pada saat pandemic covid-19 sangat menguat oleh karena itu mengembalikan tugas dan fungsi koordinator imunisasi menjadi penting karena saat ini  petugas imunisasi puskesmas menganggap dirinya sebagai juru imunisasi yang harus melakukan vaksinasi, padahal nomenklatur juru imunisasi sudah lama berubah menjadi koordinator imunisasi ( Korim), diharapkan seorang Korim juga melaksanakan fungsi manejerial imunisasi di puskesmasnya masing masing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk tenaga yang ada di pustu.