Jangan Ada Cendrawasih Tersakiti Karena malaria

22 November 2021

Diany Teksa Maharani

Kegiatan monitoring dan evaluasi program malaria provinsi Papua Barat yang dilanjutkan dengan peresmian Malaria Center yang berlokasi di Puskesmas Wasior Kabupaten Teluk Wondama. dilaksanakan satu hari sebelum pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional yang diperingati pada tanggal 12 November 2021. Pertemuan rutin tahunan yang diikuti oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kepala Seksi Pencegahan dan pengengendalian penyakit menular (P2PM), pengelola program malaria kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat bersama koordinator kekarantinaan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Bappeda masing-masing kabupaten/kota.

Rangkaian kegiatan diawali dengan audiensi ke Bupati yang dilakukan oleh perwakilan dinas kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama, serta Unicef. Komitmen teluk Wondama dalam mencapai eliminasi malaria di tahun 2025 disambut baik oleh Bupati dan Sekda serta seluruh jajarannya.

Hasil konkrit yang dilakukan salah satunya adalah terlaksananya kegiatan pelatihan sejumlah 50 tenaga kesehatan yang bersedia secara sukarela menjadi tenaga Pos Malaria di rumah maising masing yang dalam pelatihan tersebut dibekali penguatan keterampilan melakukan deteksi dini dan pengobatan serta pelaksanaan notifikasi dan penyelidikan epedemiologi untuk setiap kasus yang ada diwilayah rumah masing masing. Selain itu Pemda Kabupaten Teluk Wondama siap mengawal pengalokasian pemanfaat penggunaan APBD dan APBDes dalam rangka mempercepat eliminasi malaria serta diresmikannya Malaria Center Bela Kampung (MACE BELA) sebagai wadah dalam pelaksanaan pengendalian Malaria di Teluk Wondama

Pembukaan paparan monev malaria dilakukan oleh Kasie P2PM , Bapak Edi Sunandar menyampaikan situasi malaria di Provinsi Papua Barat dengan Annual Paracite Incidence (API) di Papua Barat sebesar 4,53 per 1000 penduduk di tahun 2021 daridata laporan per november 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 4180 kasus. Kabupaten dengan API >1 per 1000 penduduk adalah Fakfak, Sorong Selatan, Sorong,Maybrat dan pegunungan arfak sedangakan kabupaten dengan API antara 1 – 5 per 1000 penduduk adalah Kaimana, Teluk Bintuni, Raja Ampat dan Kota sorong. Untuk kabupaten dengan API > 5 per 1000 penduduk adalah Teluk wondama, Manokwari, Manokwaari Selatan dan Tambraw. API menjadi hal layak dipertimbangkan sebab kriteria mutlak dalam sertifikasi eliminasi malaria adalah pertama tidak ada penularan malaria setempat selama 3 tahun berturut-turut, kedua Slide Positivity Rate < 5% , serta ketiga API < 1 per 1000 penduduk.

Sumber anggaran pengelolaan malaria di tahun 2020 di dominasi oleh Global Fund (GF), sedangkan di tahun 2021 mayoritas pendanaan sudah mulai lebih banyak dianggarkan melalui sumber dana APBD/N. Lebih lanjut, mitra pemerintah lain seperti perdhaki dan Unicef turut serta memberikan pendampingan program malaria yang tersebar di beberapa provinsi sudah lebih dari 10 tahun.

Hasil paparan yang dilakukan oleh kabupaten/kota selama kegiatan monitoring dan evaluasi didapatkan kabupaten Manokwari sebagai salah satu wilayah dengan kasus temuan tinggi dikarenakan sebagai pintu akses ke kabupaten/ kota lain. Untuk itu pemeriksaan skrining di pintu keluar masuk suatu wilayah menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Kabupaten Fakfak dengan jalinan dan pemanfaatan kader yang sangat baik dalam melakukan deteksi dan pelacakan kasus malaria hingga ke tingkat individu. Kota Sorong dengan tim nya yang sangat solid dalam melakukan advokasi dan kerjasama lintas sektor. Di akhir monev, dilakukan kesepakatan salah satunya pada kabupaten/kota dengan daerah endemis tinggi wajib untuk akselerasi percepatan eliminasi malaria dengan mengoptimalkan seluruh penyedia pelayanan kesehatan seperti pustu, bidan desa, puskesmas, rumah sakit, layanan swasta, dan kader dalam pencarian kasus. Sedangkan wilayah dengan endemis malaria rendah melakukan notifikasi kasus antara dinas kesehatan kabupaten/kota, Pemda, dan puskesmas.

Wilayah Wondama sendiri merupakan wilayah malaria endemis tinggi yang masih di dominasi oleh hutan dan perairan memang menjadi lahan subur perkembangbiakan nyamuk anopheles sebagai vektor utama malaria. Genangan air didukung oleh rawa sagu menjadi tempat perindukan nyamuk malaria yang membawa petaka bagi masyarakat tidak hanya di Teluk Wondama namun juga kabupaten/kota lain. Selain itu Teluk Wondama juga sebagai jalur perbatasan menuju Kabupaten Nabire (Papua) dan Teluk Bintuni sehingga masih banyak kasus-kasus yang dilaporkan berasal dari kabupaten lain. Selain faktor akses geografis yang beririsan dan masih bayak ditemukan vektor perkembangbiakkan nyamuk malaria, mobilitas penduduk antar kabupaten yang tinggi menyebabkan tantangan tersendiri dalam pengendalian malaria di Papua Barat

Meskipun isu malaria agaknya tenggelam di kalangan tenaga kesehatan karena isu pandemi covid-19 yang cukup menguras tenaga, pengelola program dan seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan tetap terus berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai target eliminasi malaria. Misalnya di kabupaten Manokwari Selatan dengan kendala sinyal nya tetap tidak pernah lelah mengoptimalkan pelaporan dan pencatatan pada sistem e-sismal, Kabupaten Kaimana dengan mayoritas wilayahnya yang jauh dan harus menyeberangi lautan sehingga membutuhkan pembiayaan transportasi yang mahal, serta mayoritas tenaga yang membantu adalah tenaga kontrak.

Kerugian malaria selain dapat menyebabkan rusaknya sel darah merah yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin hingga dewasa yang juga menyebabkan tinggi badan anak tidak optimal serta kerugian ekonomi karena hilangnya produktifitas maka perlu kerjasama seluruh lini mulai dari pemerintah daerah, penyedia pelayanan kesehatan, kelompok masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat hingga tingkat individu untuk bersama menyukseskan eliminasi malaria di Papua Barat tahun 2027 agar tidak ada lagi cendrawasih – cendrawasih yang tersakit karena malaria.